Skip navigation

Penulis : Arie Handoyo Sumber daya alam merupakan potensi yang dimiliki alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam dapat dikaitkan dengan kehidupan manusia. Manusia hidup di bumi ini, memakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Sumber daya alam selalu dikonsumsi oleh manusia, ibaratnya manusia membutuhkan sesuatu dan disediakan oleh alam. Namun, tidak selamanya sumber daya alam akan tersedia akan ada pula masa-masa di mana sumber daya alam tersebut akan kritis bahkan habis. Oleh karena itu manusia perlu memikirkan cara serta melakukan tindakan dalam rangka menjaga alam kita ini, agar sumber daya alam terus tersedia. A. Landasan Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Sumber daya alam dan kehidupan manusia memiliki ketergantungan yang sangat erat. Kehidupan manusia tidak akan berjalan tanpa air, udara dan hasil hutan serta sumber daya alam lainnya. Begitupun sebaliknya air, udara dan lainnya tidak dapat terjaga dan terlestarikan dengan baik apabila manusia tidak menggunakannya dengan bijaksana. B. Kebijaksanaan Pengelolaan SDA Pengelolaan lingkungan dan SDA termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Dalam hal ini tujuan dari Pengelolaan lingkungan dan SDA adalah peningkatan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa kesejahteraannya dipengaruhi oleh cara mereka mengekspoitasi sumber daya alam di sekitar lingkungan mereka. Namun peran serta pemerintah juga diperlukan dalam mewujudkan lingkungan yang selaras dan masyarakat yang sadar akan pelestarian. Hal ini pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat peraturan mengenai kebijaksanaan dalam pengolahan SDA. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang besar apabila lingkungan tempat tinggal masyarakatnya telah mengalami kerusakan. Mereka bertanggung jawab mengalokasikan dana untuk perbaikan lingkungan serta memberikan penyuluhan yang efektif agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan SDA. Masyarakat, permerintah dan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan langsung dengan ketersediaan SDA harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa persediaan SDA di masa sekarang sangat mempengaruhi di masa yang akan datang. SDA memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hutan adalah SDA terbesar di muka bumi dan maka dari hal itu kita harus bijaksana dalam mengolah hutan sebab tanpa adanya hutan maka kita akan banyak mengalami bencana dan krisis pangan, air serta udara yag bersih. Akhir- akhir ini sering terjadi pemusnahan hutan-hutan kecil untuk dijadikan pemukiman atau perumahan. Dalam hal ini pemerintah seharusnya tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan namun pada kenyataannya pemerintah lebih mengutamakan pembanguan tempat tinggal. Dalam hal ini perlu ditinjau lebih jauh bahwa keberadaan hutan-hutan kecil merupakan hal penting dalam pengolahan SDA. Kita harus menanamkan prinsip dalam diri masing-masing bahwa SDA tidak hanya untuk diekspoitasi namun juga untuk dikembangkan dan dilestarikan agar sistem keseimbangan lingkungan tetap stabil dan mengurangi resiko bencana alam. C. Pengelolaan Sumber Daya Alam Jakarta, Kompas – Sebanyak 12 undang-undang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tidak konsisten dalam substansinya. Kondisi itu memprihatinkan tidak hanya masa sekarang, tetapi justru bagi masa depan pengelolaan lingkungan. Kesimpulan itu muncul dalam kajian kritis yang disampaikan pada Pertemuan Nasional Pengarusutamaan Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang diadakan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (23/3). ”Hampir semua UU mengacu pada Pasal 33 UUD, tetapi orientasinya saling berbeda,” kata salah satu pengkaji, guru besar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria SW Sumardjono. Ada tujuh aspek tolok ukur yang digunakan tim pengkaji, yakni orientasi, akses memanfaatkan, hubungan negara dengan obyek, pelaksana kewenangan negara, hubungan orang dengan obyek, hak asasi manusia, dan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pada aspek orientasi, ada yang prorakyat, prokapital, dan ada juga yang mengombinasikan keduanya. ”Ada yang semangatnya konservasi, ada yang eksploitasi, atau keduanya. Kalau tujuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, semestinya ada akses yang memungkinkan bagi rakyat,” kata Maria. Faktanya, ada beberapa contoh UU yang berpotensi menyimpang dari memakmurkan rakyat, berpotensi meminggirkan hak masyarakat adat, membatasi akses publik, propemodal, dan tidak sepenuhnya menjunjung HAM. Undang-undang itu di antaranya UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta UU No 31/2004 tentang Perikanan. Menurut pengajar Institut Pertanian Bogor (IPB), Ernan Rustiadi, dengan model pengelolaan SDA seperti sekarang yang cenderung bermuara pada swasta, maka kerusakan dan habisnya sumber daya hanya soal waktu. Ciri khas pengelolaan sumber daya alam (SDA), negara mengambil kekuasaan dari masyarakat adat sebelum diberikan kepada swasta. ”Masing-masing sektor masih memiliki pandangan berbeda tentang istilah dan pemanfaatan SDA,” katanya. Peran legislatif Guru besar Hukum UGM Nurhasan Ismail mengatakan, masih ada kesempatan membangun konsistensi pada UU terkait SDA dan lingkungan. Salah satunya peran DPR untuk menyaring atau menyinkronkan visi dan misi UU yang diajukan banyak sektor. ”Bila tak dilakukan, sampai sumber daya alam habis juga tak akan pernah konsisten. DPR bisa lakukan itu, tidak lagi hanya urusan politiknya saja,” ujarnya. Ia menilai egosektoral yang tercermin pada UU sudah parah. Masing-masing departemen/kementer ian melihat bahwa UU yang diajukan departemen lain merupakan kompetitor dengan pemahaman menang-kalah. ”Selama begitu ya tidak akan pernah konsisten,” kata Nurhasan. Maria mengatakan, syarat lain pengarusutamaan pengelolaan SDA dan lingkungan yang ideal, selain keberadaan satu lembaga pengoordinasi, adalah adanya satu UU yang menjadi pijakan bersama. Ia menyebut RUU Pengelolaan SDA yang sejak tahun 2001 belum juga disahkan DPR. ”Nantinya seluruh UU yang ada (harus) menyesuaikan dengan pijakan bersama yang berisi prinsip-prinsip itu,” kata Maria. Tanpa itu, ia menilai pengarusutamaan akan sangat berat diwujudkan. (GSA)……. Daftar Pustaka Arma,Zulfikar .2010. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masa Lalu Sebagai Arah dalam Pengelolaa Sumber Daya Alam Kekiniian. http://virrr.wordpress.com/2009/04/16/sumber-daya-alam-dan-pengaruhnya-terhadap-kehidupan-manusia-di-indonesia/ http://mukhtar-api.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: